BANDA ACEH. Kodam Iskandar Muda menggelar acara tatap Muka Tim Kajian Kajian Daerah Setjen Wantannas dengan Tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, daerah dan pemuda banda aceh di Balai Teuku Umar Makodam IM, Rabu (8/3).
Acara dibuka langsung oleh Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin dan dihadiri pejabat Setjen Wantannas yang dipimpin oleh Marsekal Muda TNI Khoirul Arifin, SE,MM (Deputi Pengembangan) bersama rombongan tim yang terdiri dari Brigjen TNI Syaiful, MBA (Bandep Sosbud), Brigjen Pol. Drs. Edi Mulyono, MH (Bandep Kumdang), Kol Arm Ganef Suwondo, S.IP (Anjak Bid. Bangbelneg), Kol Sus Drs. Nurofik (Anjak Bid. Agama), Ir. Muhammad Iqbal, M.Sc (Anjak Bid. Pendidikan).
Tim akan melakukan kajian di Provinsi Aceh selama lima hari mulai tanggal 07 hingga 11 Maret 2017. Dengan melakukan kajian tentang revitalisasi potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sehingga diperoleh informasi terkini terkait dengan bidang pertanahan, infrastruktur, perikanan dan pariwisata berupa kondisi capaian hingga saat ini dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, utamanya yang memerlukan perhatian atau intervensi pemerintah pusat.
Selama di Aceh, Tim bertugas untuk merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional indonesia. Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, sehingga memiliki nilai strategis baik dalam pengelolaan pemerintahan maupun sumber daya alam (SDA).
Mekanisme kajian Wantannas meliputi aspek Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya hukum Pertahanan dan Keamanan (Ipoleksosbudkumhankam) yang ada terkait isu penegakan hukum, isu keadilan masyarakat, isu HAM, isu media, konflik komunal, kebijakan tidak poluler, kejadian menonjol dan lain-lain.
Selain itu, kedatangan tim juga berfungsi dalam penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan kebijakan dan strategis nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan.
Nantinya kajian daerah (Kajida) ini akan diperoleh informasi terkini dan valid sebagai bahan masukan bagi Setjen Wantannas dalam merumuskan alternatif usulan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional untuk menentukan langkah tindak lebih lanjut.
Turut hadir Irdam, para Asisten, Danlanud SIM, LO AL, LO AL, Kabalakdam, dan para Tomas, Toga, Todat, dan Toda Provinsi Aceh.
