Banda Aceh – Kepala Staf Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kasdam IM) Brigadir Jenderal TNI Ayi Supriatna, S.I.P., M.M., menerima kunjungan audiensi dari Tim Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM, Bapak Ibnu Chuldun. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Balee Sanggamara, Markas Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Banda Aceh, Rabu (11/06/2025).
Dalam sambutannya, Kasdam IM menyampaikan ucapan selamat datang kepada Deputi Bidang Koordinasi HAM beserta seluruh jajaran yang turut hadir dalam rombongan. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemenko Kumham Imipas untuk menjalin komunikasi dan mempererat koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aceh, khususnya dengan Kodam Iskandar Muda.
“Suatu kehormatan bagi kami di Kodam IM dapat menerima kunjungan dari Tim Kemenko Kumham Imipas. Sinergi seperti ini sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pelaksanaan kebijakan Nasional di Aceh, terutama dalam konteks penegakan hukum dan pemajuan HAM,” ujar Kasdam IM.
Lebih lanjut, Brigjen TNI Ayi Supriatna menegaskan komitmen Kodam IM dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, termasuk melalui kolaborasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP), khususnya dalam upaya implementasi program-program prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Asta Cita, seperti ketahanan pangan, pelayanan kesehatan gratis, dan penyediaan layanan publik berbasis Hak Asasi Manusia.
Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas, Bapak Ibnu Chuldun, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Kasdam IM dan jajaran. Ia menuturkan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung kebijakan hukum dan HAM yang responsif terhadap dinamika sosial dan politik yang berkembang di daerah.
“Melalui audiensi ini, kami ingin menjalin kesepahaman bersama dengan seluruh unsur Forkopimda, termasuk Kodam Iskandar Muda, untuk mendorong penguatan perlindungan dan pemajuan HAM sebagai bagian dari prioritas Nasional ,” ujar Ibnu Chuldun.
Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah pelaksanaan Asta Cita poin pertama, yang menekankan pentingnya pemajuan hak asasi manusia secara berkelanjutan. Selain itu, turut disampaikan pula rencana revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika politik dan hukum yang terus berkembang di daerah.
Selain itu, Tim Kemenko Kumham Imipas juga membahas implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, yang menegaskan mandat kepada para kepala daerah termasuk Bupati dan Wali Kota untuk turut aktif mendukung pemenuhan HAM melalui kebijakan dan program strategis di tingkat lokal.
Menanggapi hal tersebut, Kasdam IM menyatakan bahwa Kodam Iskandar Muda mendukung penuh langkah-langkah penguatan koordinasi antar lembaga, serta pelibatan TNI dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan HAM secara kolaboratif, humanis, dan adil.
“Aceh memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri, namun juga memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelesaikan persoalan HAM melalui pendekatan yang inklusif, berbasis kearifan lokal, dan menjunjung tinggi keadilan,” tegas Kasdam IM.
Kasdam IM juga menyampaikan harapan agar koordinasi dan sinergi ini dapat terus ditingkatkan ke depannya, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Aceh, khususnya yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kapoksahli Pangdam IM, Para Asisten Kasdam IM, Kakumdam IM, Kapendam IM, Wadanpomdam IM, Staf Ahli Menko Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital Bapak Supartono, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional Bapak Stanislaus Wena, Tenaga Ahli Madya Kedeputian I Kantor Staf Presiden Bapak Feri Kusuma, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi HAM Bapak Slamet Pramoedji, serta sejumlah staf pendamping Deputi HAM.
