Banda Aceh — Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han)., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Utama DPR Aceh, Banda Aceh, Selasa (15/4/2025).
Kehadiran Pangdam IM dalam forum legislatif tersebut mencerminkan komitmen kuat TNI dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan daerah, sekaligus mendorong kesinambungan pembangunan di Provinsi Aceh. Sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah, dan lembaga legislatif menjadi pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga ketertiban dan ketahanan wilayah di Bumi Serambi Mekah.
Rapat Paripurna DPR Aceh kali ini membahas dua agenda utama, yakni Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2024, serta Laporan Kegiatan Reses I Pimpinan dan Anggota DPR Aceh Tahun 2025. Kedua agenda tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
Dalam sidang tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara langsung menyampaikan laporan kinerja Pemerintah Aceh sepanjang Tahun Anggaran 2024, yang mencakup capaian di berbagai sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan perekonomian daerah, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta reformasi tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Ketua DPR Aceh Zulfadhli, A.Md., dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Badan Musyawarah DPR Aceh yang telah digelar pada 8 April 2025, sekaligus mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun dokumen LKPJ Gubernur Aceh telah diterima DPR Aceh secara resmi sejak 25 Maret 2025.
Lebih lanjut, Ketua DPR Aceh menekankan bahwa penyampaian LKPJ oleh Gubernur Aceh, disertai laporan hasil reses anggota dewan, merupakan wujud nyata penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Laporan reses sendiri, kata dia, menjadi salah satu instrumen penting dalam merumuskan pokok-pokok pikiran DPR Aceh yang berorientasi pada aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Aceh.
“LKPJ Gubernur dan laporan kegiatan reses ini adalah dua instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas publik, sekaligus memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan dan harapan rakyat Aceh,” ujar Ketua DPR Aceh dalam pidatonya.
Di sela-sela kegiatan, Pangdam IM Mayjen TNI Niko Fahrizal menegaskan bahwa TNI, khususnya Kodam Iskandar Muda, senantiasa siap mendukung berbagai upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan yang menjadi prasyarat utama terlaksananya pembangunan di Aceh.
“TNI akan selalu berada di garis terdepan dalam menjaga kondusivitas wilayah, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Aceh,” ujar Pangdam IM.
Lebih lanjut, Pangdam IM menambahkan bahwa sinergitas antara seluruh unsur Forkopimda menjadi kunci dalam menghadapi dinamika perkembangan situasi di Aceh, khususnya di tengah tantangan pembangunan dan perkembangan sosial yang terus bergerak dinamis.
“Kebersamaan dan soliditas antar unsur Forkopimda sangat penting dalam menciptakan suasana daerah yang aman, damai, dan harmonis. TNI, Polri, pemerintah daerah, serta DPR Aceh harus terus mempererat komunikasi dan kolaborasi demi kepentingan masyarakat,” tambah Pangdam IM.
Mengakhiri keterangannya, Pangdam IM berpesan agar seluruh elemen masyarakat Aceh turut menjaga suasana kondusif di lingkungan masing-masing, sekaligus mendukung program-program pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah daerah.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk senantiasa menjaga persatuan, mempererat silaturahmi, dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memajukan Aceh menuju masa depan yang lebih baik,” pungkas Mayjen TNI Niko Fahrizal.
Rapat Paripurna DPR Aceh ini tidak hanya menjadi forum evaluatif, tetapi juga momentum strategis dalam memperkuat hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial kemasyarakatan di Aceh. DPR Aceh dalam kesempatan tersebut juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat melalui proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang terukur, transparan, dan konstruktif.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, para anggota DPR Aceh, Danlanud Sultan Iskandar Muda, Kakumdam IM, Kapendam IM, Waaster Kasdam IM, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
