Danrem 012/TU Pimpin Rakor Online tentang Pengendalian Inflasi Nasional

 

 

Meulaboh, Unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Barat dan sejumlah instansi terkait di bawah pimpinan Danrem 012/TU Kolonel Inf Riyanto, S.I.P mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) daring yang diinisiasi oleh Kemendagri. Rakor ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerah pada tahun 2023.

Kegiatan Rakor secara online dilaksanakan di ruang Vidcon Bhakti Gara, Makorem 012/TU Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Acara Rakor dihadiri oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota serta para Danrem dan Dandim dari seluruh Indonesia, pada Senin (23/10).

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Dr. Puji Ismartini, M.App.Stat, mewakili Kepala Badan Pusat Statistik RI, memaparkan Data Historis Inflasi Bulan Oktober. Data tersebut menunjukkan tren inflasi bulan Oktober yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bulan September sejak tahun 2018 hingga 2021, kecuali pada tahun 2022 di mana terjadi deflasi.

Selain itu, komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi pada bulan Oktober 2018, 2020, dan 2021 adalah cabe merah. Namun, pada tahun ini, harga cabe merah berhasil dikendalikan dengan baik.

Lebih lanjut, indeks perkembangan harga pada minggu ketiga Oktober 2023 menunjukkan bahwa sejumlah kabupaten dan kota mengalami kenaikan Indeks Harga Pangan (IPH). Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bitung, Lombok Timur Selatan, dan Mamasa menjadi daerah-daerah yang mengalami kenaikan IPH tertinggi.

Selama acara, para pemangku kebijakan juga mendengarkan penyampaian terkait kondisi inflasi pada bulan September 2023. Sepuluh provinsi dengan inflasi tertinggi dan terendah diungkapkan, dengan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi sebesar 3,55%.

Dalam rangka mengendalikan inflasi, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang melibatkan semua pemangku kebijakan pangan terkait. Badan Urusan Logistik (BULOG) terlibat dalam menyediakan komoditas pangan di seluruh Kabupaten/Kota. Selain itu, upaya untuk mengendalikan harga beras dan minyak goreng juga diperkenalkan.

Kementerian Pertanian juga berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas beras dan melakukan Gerakan Nasional Tanam Padi di berbagai provinsi sentra produksi padi. Komitmen ini diwujudkan dalam berbagai langkah, termasuk peningkatan target produktivitas.

Panglima TNI diwakili oleh Staf Ahli TK II Ekonomi Dan Keuangan (Ekku) Panglima TNI, Brigjen TNI Eko Nursanto, SH,. M.H, menjelaskan bahwa TNI memiliki peran dalam mendukung pengendalian inflasi berdasarkan UU TNI No. 34/2004, Pasal 7, khususnya dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Tugas TNI dalam OMSP mencakup memberdayakan wilayah pertahanan, membantu tugas pemerintah di daerah. Dalam konteks ini melibatkan berbagai program seperti Karya Bakti Skala Besar, Program Ketahanan Pangan, Bakti Kesehatan, Serbuan Teritorial, Operasi Teritorial, dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan serta pemberantasan stunting.

TNI berkomitmen untuk membantu pengendalian inflasi di seluruh wilayah dan mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan sumber daya militer yang tersedia, sejalan dengan ketentuan UU TNI No. 34/2004, Pasal 7 yang mengatur tugas TNI dalam OMSP.

Kegiatan Rakor berakhir pukul 10.00 WIB dan dilanjutkan dengan diskusi santai dipimpin oleh Danrem 012/TU mengenai inflasi dan ekonomi di Barat Selatan Aceh, terutama di Kabupaten Aceh Barat, dalam suasana santai Coffe Morning bersama unsur Forkopimda Aceh Barat.