Banda Aceh – Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di lingkungan Kodam Iskandar Muda. Acara tersebut berlangsung di Ruang yudha Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh, Rabu (21/11/18).
Pencanangan tersebut diawali dengan penandatangan pacta integritas oleh Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (Kasdam IM), Brigadir Jenderal TNI Achmad Daniel Chardin, S.E. bersama Kepala Satuan Kerja (Kasatker) jajaran Kodam IM yang terkait.
Kasatker yang terkait diantaranya, Danrindam Kolonel Inf Niko Fahrizal, Kabekangdam Kolonel Cba Rommy Tuwaidan, Kapaldam Kolonel Cpl Anwar Zaelani, S.E., Kahubdam Kolonel Chb Moch. Arfah Ashari, S.Sos., Kazidam Kolonel Czi Herfin Kartika Aji, S.I.P., Kakesdam Kolonel Ckm dr. Tjatur Winarsanto, Sp.PD. dan Karumkit Tk II Kesdam IM Kolonel Ckm dr. Puguh Santoso, Sp. KK.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Kapoksahli Pangdam IM, Irdam (diwakili), Asrendam IM, para Kabalakdam IM, Kepala Bapedda Aceh, Kepala KPKNL, Kepala KPPN Banda Aceh dan Kepala BPJS Banda Aceh serta tamu undangan.
Kasdam IM mengatakan, pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di lingkungan Kodam Iskandar Muda, merupakan langkah nyata komitmen seluruh aparatur militer dan sipil di Kodam IM dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, guna mendukung program pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
“Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur,” kata Kasdam.
Berbagai permasalahan / hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Selain itu, dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
Kasdam IM berharap kegiatan tersebut bukan hanya kegiatan seremonial saja, tetapi terus dilanjutkan dengan pembangunan program – program reformasi Birokrasi dengan prioritas pembangunan enam komponen pengungkit secara bertahap dan berkesinambungan dalam disetiap pelaksanaan tugas Kodam IM, meliputi pembangunan komponen manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Untuk itu, Satker di lingkungan Kodam IM segera melakukan aksi nyata dalam pembangunan zona integritas di masing-masing Satker, sehingga dapat menjadi pilot project di seluruh Satker TNI AD dengan meraih predikat sebagai wilayah bebas korupsi (WBK) dan lebih ditingkatkan lagi menjadi wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Sehingga benar – benar dapat mewujudkan aparatur TNI AD yang bersih dan bebas dari KKN serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang tinggi sebagai bagian dari pertanggungjawaban tugas kita kepada bangsa dan negara,” pesan Kasdam IM kepada Satker Kodam IM.
